 |
| Bupati Banyuwnagi Ipuk Fiestandani presentasikan B-One ID (Banyuwangikab.go.id) |
BANYUWANGI – Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam membangun pelayanan publik berbasis digital kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Kali ini, Banyuwangi berhasil menempati peringkat pertama dalam penilaian tata kelola transformasi digital pemerintah daerah melalui Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) 2026.
Penghargaan yang diberikan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) tersebut menempatkan Banyuwangi sebagai kabupaten dengan tata kelola transformasi digital terbaik di Indonesia. Penilaian ini mencakup 508 pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Penghargaan diserahkan dalam seminar nasional bertajuk Artificial Intelligence untuk Pemerintah Daerah: Mengakselerasi Transformasi Digital dan Peningkatan Kinerja di Tengah Peluang dan Tantangan yang berlangsung di Auditorium MM FEB UGM, Kamis (5/11/2026).
Capaian ini menjadi gambaran bahwa transformasi digital pemerintahan tidak cukup hanya dengan menghadirkan berbagai aplikasi atau layanan daring. Lebih dari itu, dibutuhkan sistem yang terintegrasi, pengelolaan data yang baik, regulasi yang mendukung, serta kesiapan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
GM-DTGI 2026 mengukur kesiapan dan pelaksanaan tata kelola transformasi digital melalui tujuh pilar dan 50 indikator. Aspek yang dinilai meliputi tata kelola dan kepemimpinan, peraturan dan kebijakan, reformasi administrasi publik dan manajemen perubahan, tata kelola data, ekosistem digital, desain platform berbasis pengguna, serta keamanan siber dan ketahanan sistem.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam membangun pemerintahan yang semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ipuk menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar menghadirkan teknologi, melainkan menjadi sarana untuk mempercepat pelayanan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memudahkan warga dalam mengakses berbagai layanan publik.
Karena itu, Pemkab Banyuwangi terus mendorong penguatan regulasi, integrasi sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan layanan digital hingga tingkat desa.
Smart Kampung dan Banyuwangi One ID Jadi Bagian Transformasi Digital
Salah satu upaya yang telah dikembangkan Banyuwangi adalah program Smart Kampung. Sistem pelayanan publik digital ini dirancang untuk mendekatkan berbagai layanan pemerintahan kepada masyarakat, termasuk administrasi kependudukan, bantuan sosial, pendidikan, hingga kesehatan.
Selain itu, Banyuwangi juga mengembangkan Banyuwangi One ID atau Banyuwangi One/Single Identity. Melalui sistem ini, akses terhadap berbagai layanan pemerintahan yang telah terintegrasi dapat dilakukan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Kehadiran sistem tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat tidak perlu berulang kali mengisi data yang sama ketika mengakses layanan pemerintah yang berbeda.
Banyuwangi Jadi Percontohan Digitalisasi Bantuan Sosial
Pengembangan layanan digital di Banyuwangi juga mendapat perhatian pemerintah pusat. Kabupaten ini dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan atau pilot project digitalisasi penyaluran bantuan sosial melalui aplikasi Portal Perlinsos.
Program yang mulai diuji coba sejak September 2025 tersebut bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran dan transparansi penyaluran bantuan. Dengan dukungan sistem digital, pengelolaan data penerima dan proses penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih terintegrasi.
Setelah pelaksanaan uji coba di Banyuwangi, program tersebut disiapkan untuk diperluas ke sejumlah daerah lain di Indonesia.
Bagi Banyuwangi, kepercayaan tersebut menjadi kesempatan untuk terus mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat setempat, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi daerah lain.
Tantangan Berikutnya: Memastikan Manfaatnya Dirasakan Masyarakat
Penghargaan GM-DTGI 2026 tentu menjadi pencapaian penting bagi Banyuwangi. Namun, keberhasilan transformasi digital pada akhirnya tidak hanya diukur dari peringkat atau banyaknya platform yang dimiliki pemerintah daerah.
Hal yang lebih penting adalah sejauh mana teknologi benar-benar membantu masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan terjangkau.
Integrasi data, keamanan informasi, kesiapan sumber daya manusia, serta pemerataan akses digital hingga wilayah pedesaan masih menjadi pekerjaan yang perlu terus diperkuat.
Dengan capaian sebagai kabupaten terbaik dalam tata kelola transformasi digital, Banyuwangi kini memiliki modal sekaligus tanggung jawab untuk memastikan inovasi teknologi pemerintahan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi warganya.
0 komentar:
Posting Komentar